
Sumber : KOMPASTV
CASINOONLINEREWARDS – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta mencatat adanya penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunnawa) yang menunggak pembayaran hingga 58 bulan atau hampir 5 tahun.
Kepala DPRKP mengatakan, selama penghuni itu menetap di rusun ini, entah itu dia masuk nya dari sebelum tahun 2000, jika mereka menunggak data nya akan terekap terus menerus. ada yang sampai 58 bulan, dan ada juga yang mencapai 50 bulan, kata nya, kepada media.
Dari totoal tunggakan tersebut. Rp 54,9 miliar berasal dari 7.615 unit yang di huni oleh warga penerima dari manfaat program pemerintahan, sementara itu terdapat 40,5 miliar yang merupakan tunggakan dari sekitar 99.416 unit yang sudah di huni warga umum.
Dari sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), penghuni yang menunggak akan menerima sanksi administrasi berupa surat teguran hingga penggusuran paksa. Namun, pelaksana eksekusi sering terkendala oleh faktor politik. Sehingga pada saat mereka sudah dapat surat untuk mengosongkan secara paksa saja.
Baca juga: Respon Jokowi Tentang Anggaran Pembangunan IKN Di Blokir Sampai Saat Ini
#rumahrusun #mengunggak #penggusuranpaksa